 |
| Anggota DPRD DK Jakarta dari Fraksi PSI, Elva Farhi Qolbina, saat menyampaikan pandangan terkait wacana subsidi program bayi tabung dalam rapat Komisi E di Gedung DPRD Jakarta, Jumat (25/7/2025). |
Jakarta, komprehensif.id — Anggota Komisi E DPRD DK Jakarta dari Fraksi PSI, Elva Farhi Qolbina, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mengkaji wacana subsidi program In Vitro Fertilization (IVF) atau bayi tabung bagi pasangan yang mengalami kesulitan memiliki anak.
Elva menyebut, meski program tersebut terdengar menjanjikan, Pemprov perlu kajian menyeluruh sebelum mengalokasikan anggaran publik untuk program itu.
“Katakanlah, tadi misalnya secara gamblang apakah bisa kemudian disubsidi gitu ya program IVF dari Pemprov DK Jakarta. Itu sepertinya menurut saya butuh kajian yang lebih lanjut,” kata Elva dalam diskusi NasDemtalk bertajuk Pejuang Garis Dua di NasDem Tower, Jumat (25/7/2025), dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional.
Menurut Elva, kajian harus mencakup target penerima manfaat serta keberlanjutan kesehatan ibu dan bayi pasca-implementasi program.
“Begini, permasalahannya adalah ketika kita subsidi, terus kemudian berhasil hamil, kita tidak bisa lepas sampai (di) situ saja. Tapi, bagaimana kemudian juga memastikan kandungannya itu (dalam keadaan) baik untuk kemudian sampai bisa melahirkan. Itu kan permasalahannya juga berkaitan dengan penyediaan gizinya,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas dinas untuk merealisasikan wacana ini, terutama dengan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) serta Dinas Kesehatan.
“Ini perlu saya pikir didorong untuk membuat kajian terlebih dahulu. Apakah kemudian regulasinya, terus anggarannya, apakah bisa diimplementasikan di lapangan begitu,” sambung Elva.
Dalam diskusi tersebut juga dipaparkan bahwa sekitar 10–15 persen pasangan di Indonesia mengalami infertilitas. Menurut Elva, jika IVF menjadi salah satu solusi penting untuk persoalan tersebut, DPRD Jakarta harus mulai bersuara.
“Ini bisa jadi isu yang penting dan memang harus didorong. Karena (itu) kita harus mulai bersuara mungkin di rapat-rapat DPRD begitu. Jadi, sepertinya bisa didorongnya dari DPRD, untuk kemudian tadi yang pertama untuk Dinas Kesehatan melakukan kajiannya dulu,” tutup Elva.
(martinus)
