![]() |
Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi V DPR RI dengan Dirjen Kementerian PUPR di Jakarta, Kamis (17/7/2025). |
Jakarta, komprehensif.id — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, H Ruslan Daud (HRD), mendesak pemerintah segera merealisasikan sejumlah program pembangunan infrastruktur di Aceh, khususnya di daerah pemilihannya, Aceh 2.
Desakan itu disampaikan HRD dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Dirjen Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) di Sheraton Grand Gandaria City, Jakarta, Kamis (17/7/2025).
HRD mengusulkan pembangunan jembatan kembar Pantonlabu di lintas nasional Medan–Banda Aceh, pembangunan jalan alternatif Pantonlabu–Baktya, serta pergantian jembatan rangka baja Sawang, Aceh Utara. Ia juga meminta percepatan program Inpres Jalan Daerah (IJD) di sejumlah ruas, seperti Pantonlabu–Langkahan, lanjutan Seuneudon–Panteu Brueh di Aceh Utara, serta lanjutan jalan inpres Blang Mane–Keude Matang Geulumpang Dua di Bireuen.
"InsyaAllah kita juga mengharapkan agar lanjutan pembangunan jalan inpres Blang Mane Peusangan Selatan hingga ke Keude Matang Geulumpang Dua Peusangan Bireuen juga segera dapat terwujud," kata HRD.
Tak hanya itu, HRD juga meminta tambahan anggaran besar untuk penanganan abrasi Pantai Jeumpa di Bireuen. "Lanjutan penanganan abrasi Pantai Jeumpa Bireuen, tolong anggarannya dimasukkan yang lebih besar," pintanya.
Selain infrastruktur jalan dan jembatan, HRD juga menyampaikan aspirasi terkait rehab madrasah dan sekolah, serta pengembangan kawasan wisata Paya Santewan Indah Cureh di Desa Geulanggang Gampong, Kota Juang, Bireuen.
Menurut HRD, semua usulan tersebut merupakan aspirasi masyarakat Aceh yang mendesak untuk direalisasikan demi mempercepat konektivitas dan meningkatkan ekonomi rakyat.
"Inpres Jalan Daerah adalah program pemerintah untuk memperbaiki jalan rusak, meningkatkan kemantapan jalan, dan memperlancar pergerakan orang dan barang di daerah," ujarnya memberi penjelasan.
Politisi PKB itu menegaskan bahwa semua usulan yang ia sampaikan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti Kemen PU sesuai harapan masyarakat.
(mis/ril)